Harga Beras Masih Tinggi di Timur, Pemerintah Siapkan Subsidi Angkutan

Pemerintah tengah menyiapkan langkah khusus untuk menekan harga beras di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta zona 3 yang mencakup Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu opsi yang kini dipertimbangkan adalah pemberian subsidi angkutan logistik agar harga beras di wilayah timur bisa setara dengan daerah lain.

Dalam jumpa pers usai rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Senin, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan penanganan yang lebih spesifik sesuai kondisi wilayah.

“Masalah diselesaikan sesuai dengan wilayah, sesuai dengan tempat, dan apa kesulitannya. Apakah diperlukan subsidi kah, subsidi angkutan kah, angkutan khusus kah, dan seterusnya,” kata Sudaryono, Senin (20/10/2025).

Ia menekankan pentingnya menghadirkan keadilan pangan di seluruh zona, termasuk daerah dengan tantangan geografis berat seperti Papua dan NTT.

“Kami berharap semua harga pangan terkendali tidak hanya di zona 1 dan zona 2, tapi juga di zona 3, di tempat-tempat yang sulit,” ujarnya.

Harga Beras Mulai Turun di Sebagian Besar Wilayah

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melaporkan hasil pemantauan Satgas Pangan Polri yang menunjukkan tren positif terhadap stabilitas harga beras.

Menurutnya, dari 59 kabupaten yang sebelumnya mengalami lonjakan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), kini hanya tersisa 20 kabupaten.

“Mungkin kita garap secara khusus adalah di wilayah zona 3 atau wilayah timur yang memang butuh dukungan untuk masalah biaya logistik agar harga bisa sama,” ucapnya.

Listyo menegaskan, harga beras di zona 1 dan zona 2 kini rata-rata sudah sesuai bahkan di bawah HET, sementara zona 3 masih menghadapi tantangan utama di sektor logistik.

Bulog Siapkan Skema Teknis

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah masih fokus menjalankan operasi pasar beras SPHP hingga awal 2026, sembari menyiapkan skema subsidi angkutan yang akan ditangani oleh Perum Bulog.

“Subsidi angkutan bisa saja, nanti teknisnya oleh Bulog. Yang penting sekarang kita jalankan operasi pasar,” ujar Amran.

Amran memastikan stok beras nasional masih aman dengan cadangan mencapai 1 juta ton, sehingga operasi pasar akan terus digencarkan hingga Januari atau Februari 2026.

Harga Beras di Zona 3 Masih Tertinggi

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional per 20 Oktober 2025, rata-rata harga beras SPHP nasional di tingkat konsumen mencapai Rp12.534 per kg, sedikit di atas HET nasional sebesar Rp12.500 per kg.

• Zona 1: Rp12.195 per kg

• Zona 2: Rp12.780 per kg

• Zona 3: Rp13.330 per kg

Untuk beras medium, harga nasional tercatat Rp13.844 per kg, atau sedikit di atas HET sebesar Rp13.500 per kg.

• Zona 1: Rp13.369 per kg (di bawah HET)

• Zona 2: Rp13.960 per kg (mendekati HET)

• Zona 3: Rp16.500 per kg (melampaui HET Rp15.500)

Langkah pemerintah ini diharapkan mampu menekan disparitas harga beras antarwilayah, terutama di kawasan timur Indonesia yang selama ini menghadapi tantangan ongkos distribusi tinggi.