Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » IPB Apresiasi Kementerian Kehutanan Masuk 10 Besar Kementerian Berkinerja Terbaik

IPB Apresiasi Kementerian Kehutanan Masuk 10 Besar Kementerian Berkinerja Terbaik

  • account_circle Faqih Haq
  • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
  • visibility 142
  • comment 0 komentar

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University memberikan apresiasi atas capaian Kementerian Kehutanan yang dinilai sebagai salah satu dari 10 kementerian dengan kinerja terbaik di Indonesia versi IndoStrategi Research and Consulting.

Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Naresworo Nugroho, menyebut capaian tersebut sebagai bentuk nyata dari penguatan tata kelola kehutanan nasional yang semakin terbuka, berbasis data, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

“Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian Kehutanan yang menurut survei IndoStrategi Research and Consulting masuk dalam jajaran 10 besar kementerian berkinerja terbaik di Indonesia. Pencapaian ini merupakan wujud konkret dari penguatan tata kelola kehutanan nasional yang semakin terbuka, berbasis data, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat,” ujar Naresworo saat dihubungi wartawan, Rabu (22/10/2025).

Menurut Naresworo, dari perspektif akademik, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor kunci. Pertama, fokus kebijakan yang diarahkan pada dampak sosial dan ekologis yang nyata, di antaranya melalui program Perhutanan Sosial yang memberi akses dan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Faktor kedua adalah modernisasi tata kelola berbasis sistem informasi geospasial dan digitalisasi perizinan kehutanan, yang berperan besar dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik. Naresworo mencontohkan peluncuran dan penguatan sistem seperti SIGAP, DSS “Jaga Rimba”, dan One Map sebagai langkah maju dalam manajemen data kehutanan.

Selain itu, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu keberhasilan penting yang turut diperhatikan publik.

“Penekanan pada pencegahan karhutla dan manajemen risiko merupakan isu publik sensitif — keberhasilan di area ini terlihat oleh media dan stakeholder,” jelasnya.

Faktor lain yang disebut turut mendorong peningkatan kinerja Kementerian Kehutanan adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan melalui pendidikan, penyuluhan, serta kolaborasi lintas sektor bersama perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

“Penguatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan melalui pendidikan, penyuluhan, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dan sinergi lintas-aktor, termasuk keterlibatan parlemen, NGO, serta asosiasi kehutanan seperti APHI dan WWF, yang berkontribusi dalam memperkuat visibilitas dan keberlanjutan program.

Lebih lanjut, Naresworo menilai bahwa keberhasilan Kementerian Kehutanan tak lepas dari komitmen membangun sinergi dengan kalangan akademisi dan praktisi kehutanan.

“Kementerian Kehutanan juga dinilai berhasil memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi dan praktisi kehutanan. Forum komunikasi seperti FOReTIKA (Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia) menjadi wadah penting untuk menyatukan arah kebijakan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia rimbawan di tingkat nasional,” katanya.

Kolaborasi antara Kementerian Kehutanan dan FOReTIKA juga diwujudkan melalui kegiatan lokakarya bersama serta Studium General Series yang dikenal dengan Forestry Update Course (FUCo), yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dan sivitas akademika program studi kehutanan di Indonesia.

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, lanjut Naresworo, berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan Kementerian Kehutanan melalui riset kolaboratif, pengembangan sistem informasi kehutanan berbasis sains, serta program magang dan policy lab yang mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti ilmiah.

“Kami meyakini bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tata kelola hutan yang lestari, berkeadilan, dan berdaya saing global. Capaian Kementerian Kehutanan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi menuju pengelolaan hutan Indonesia yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman,” tutup Naresworo.

  • Penulis: Faqih Haq

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tinjau GOR Manahan Solo, Wapres Gibran Minta Renovasi Segera Rampung

    Tinjau GOR Manahan Solo, Wapres Gibran Minta Renovasi Segera Rampung

    • calendar_month Senin, 25 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja di Kalimantan Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming melanjutkan perjalanannya ke Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (23/8/2025). Di kampung halamannya ini, Wapres meninjau progres renovasi GOR Indoor Manahan yang merupakan salah satu fasilitas olahraga kebanggaan masyarakat Solo. Saat meninjau langsung kondisi di lapangan, Wapres meminta agar proses renovasi yang masih menyisakan […]

  • Inul Daratista dan Adam Suseno

    Inul Daratista Terapkan Aturan Ketat di Dapur Demi Kesehatan Mas Adam

    • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Kondisi kesehatan Adam Suseno beberapa waktu lalu tampaknya menjadi pelajaran berharga bagi sang istri, Inul Daratista. Kini, pedangdut papan atas itu menerapkan aturan yang jauh lebih ketat di dapur demi menjaga kesehatan suaminya tercinta. Sebagai sosok yang hobi memasak, Inul kini lebih selektif dalam memilih bahan dan bumbu masakan. Ia memastikan setiap hidangan yang disajikan […]

  • Wapres Gibran Rakabuming Raka

    Wapres Gibran Ajak Ratusan Santri ke Istana: Calon Pemimpin Masa Depan

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • account_circle Faqih Haq
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Menjelang peringatan Hari Santri Nasional, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak ratusan santri dari delapan pondok pesantren di Jakarta melakukan kunjungan edukatif ke Istana Wakil Presiden, Museum Nasional, dan Monumen Nasional (Monas). Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Al Muktabar menjelaskan, sebanyak 240 santri mengikuti kegiatan bertajuk “Kunjungan Santri ke Istana Wakil Presiden, Museum Nasional, dan […]

  • Ilustrasi KAI Tutup Perlintasan Liar

    KAI Tutup 36 Perlintasan Liar di Jalur Jakarta-Sukabumi

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 172
    • 0Komentar

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menutup 36 perlintasan liar di berbagai lintas pelayanan sepanjang Januari hingga awal Oktober 2025. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi pengguna jalan. “Penutupan perlintasan liar ini merupakan upaya nyata KAI untuk mengurangi potensi terjadinya kecelakaan, baik yang melibatkan perjalanan […]

  • Justin Adrian Untayana,

    DBH DKI Jakarta Dipotong Rp15 Triliun, PSI Desak Pemprov Hentikan Pemborosan APBD

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 180
    • 0Komentar

    Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengumumkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemprov DKI Jakarta dipangkas dari Rp26 triliun menjadi Rp11 triliun. Pemangkasan Rp15 triliun ini dipastikan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, menilai kondisi ini harus dijadikan momentum […]

  • Ilustrasi rapat paripurna dpr

    DPR Sahkan UU Baru, Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan ini menetapkan perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). “Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi […]

expand_less