Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » IPB Apresiasi Kementerian Kehutanan Masuk 10 Besar Kementerian Berkinerja Terbaik

IPB Apresiasi Kementerian Kehutanan Masuk 10 Besar Kementerian Berkinerja Terbaik

  • account_circle Faqih Haq
  • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
  • visibility 140
  • comment 0 komentar

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University memberikan apresiasi atas capaian Kementerian Kehutanan yang dinilai sebagai salah satu dari 10 kementerian dengan kinerja terbaik di Indonesia versi IndoStrategi Research and Consulting.

Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Naresworo Nugroho, menyebut capaian tersebut sebagai bentuk nyata dari penguatan tata kelola kehutanan nasional yang semakin terbuka, berbasis data, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

“Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian Kehutanan yang menurut survei IndoStrategi Research and Consulting masuk dalam jajaran 10 besar kementerian berkinerja terbaik di Indonesia. Pencapaian ini merupakan wujud konkret dari penguatan tata kelola kehutanan nasional yang semakin terbuka, berbasis data, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat,” ujar Naresworo saat dihubungi wartawan, Rabu (22/10/2025).

Menurut Naresworo, dari perspektif akademik, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor kunci. Pertama, fokus kebijakan yang diarahkan pada dampak sosial dan ekologis yang nyata, di antaranya melalui program Perhutanan Sosial yang memberi akses dan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Faktor kedua adalah modernisasi tata kelola berbasis sistem informasi geospasial dan digitalisasi perizinan kehutanan, yang berperan besar dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik. Naresworo mencontohkan peluncuran dan penguatan sistem seperti SIGAP, DSS “Jaga Rimba”, dan One Map sebagai langkah maju dalam manajemen data kehutanan.

Selain itu, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu keberhasilan penting yang turut diperhatikan publik.

“Penekanan pada pencegahan karhutla dan manajemen risiko merupakan isu publik sensitif — keberhasilan di area ini terlihat oleh media dan stakeholder,” jelasnya.

Faktor lain yang disebut turut mendorong peningkatan kinerja Kementerian Kehutanan adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan melalui pendidikan, penyuluhan, serta kolaborasi lintas sektor bersama perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

“Penguatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan melalui pendidikan, penyuluhan, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dan sinergi lintas-aktor, termasuk keterlibatan parlemen, NGO, serta asosiasi kehutanan seperti APHI dan WWF, yang berkontribusi dalam memperkuat visibilitas dan keberlanjutan program.

Lebih lanjut, Naresworo menilai bahwa keberhasilan Kementerian Kehutanan tak lepas dari komitmen membangun sinergi dengan kalangan akademisi dan praktisi kehutanan.

“Kementerian Kehutanan juga dinilai berhasil memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi dan praktisi kehutanan. Forum komunikasi seperti FOReTIKA (Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia) menjadi wadah penting untuk menyatukan arah kebijakan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia rimbawan di tingkat nasional,” katanya.

Kolaborasi antara Kementerian Kehutanan dan FOReTIKA juga diwujudkan melalui kegiatan lokakarya bersama serta Studium General Series yang dikenal dengan Forestry Update Course (FUCo), yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dan sivitas akademika program studi kehutanan di Indonesia.

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, lanjut Naresworo, berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan Kementerian Kehutanan melalui riset kolaboratif, pengembangan sistem informasi kehutanan berbasis sains, serta program magang dan policy lab yang mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti ilmiah.

“Kami meyakini bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tata kelola hutan yang lestari, berkeadilan, dan berdaya saing global. Capaian Kementerian Kehutanan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi menuju pengelolaan hutan Indonesia yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman,” tutup Naresworo.

  • Penulis: Faqih Haq

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gaya Gus Dur Sulap Istana Hidup 24 Jam

    Gaya Gus Dur Sulap Istana Hidup 24 Jam

    • calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Presiden Habibie memerintah selama 13 bulan, dan digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, yang biasa dipanggil Gus Dur. Pada masa kepemimpinannya, Gus Dur memindahkan keluarganya ke Istana Merdeka. Ia menggunakan ruang tidur yang semula dipergunakan Bung Karno di Istana Merdeka. Gaya hidup Gus Dur yang sangat terbuka memberi warna baru degup kehidupan Istana Merdeka. Seringkali Istana […]

  • Makan Bergizi Gratis

    SAS Institute : Makan Bergizi Gratis Bukan Janji Politik, Itu Misi Peradaban

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Badan Gizi Nasional (BGN) merilis data terbaru yang mencatat hingga 22 September 2025 terdapat 4.711 kasus bakteri dalam makanan yang terdistribusi. Kasus tersebut tersebar di tiga wilayah dengan total sekitar 45 lokasi sejak program ini dijalankan. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan pernyataan usai kepulangannya dari lawatan luar negeri. “Ini masalah (program) besar […]

  • Zulkifli Hasan

    Zulhas: Tidak Semua Masalah Harus Dibawa ke Presiden

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 110
    • 0Komentar

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menegaskan pentingnya kementerian dan lembaga menyelesaikan persoalan secara mandiri tanpa harus selalu melibatkan Presiden dalam setiap masalah. “Kalau ada masalah keuangan, selesaikan. Kalau tidak bisa, ajukan rapat di sini, kita bahas bersama,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di […]

  • Kapolda Metro Jaya Minta Aparat Tidak Agresif Saat Kawal Demo

    Kapolda Metro Jaya Minta Aparat Tidak Agresif Saat Kawal Demo

    • calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta kepada seluruh aparat keamanan yang mengawal aksi unjuk rasa pada Kamis agar tidak melakukan tindakan agresif. Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalitas dan mengutamakan pendekatan persuasif dalam menghadapi situasi apapun selama pengamanan demo. “Tindakan represif hanya dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis. Penggunaan gas […]

  • Meriah & Seru, Wapres Gibran Lomba-Lomba HUT RI ke-80 di Kantornya

    Meriah & Seru, Wapres Gibran Lomba-Lomba HUT RI ke-80 di Kantornya

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menyelenggarakan kegiatan berbagai perlombaan permainan tradisional. Kegiatan bertajuk “Setwapres Merdeka” ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang digelar di Lapangan Parkir Setwapres, Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta, pada Rabu (13/8/2025) ini berlangsung meriah dan penuh kehangatan. Acara dimulai dengan senam pagi bersama sebagai pemanasan […]

  • Ilustrasi rapat paripurna dpr

    DPR Sahkan UU Baru, Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan ini menetapkan perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). “Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi […]

expand_less