Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Kaesang Ingatkan Seluruh Kader PSI Jangan Pernah Korupsi

Kaesang Ingatkan Seluruh Kader PSI Jangan Pernah Korupsi

  • account_circle Orbitnews Co
  • calendar_month Senin, 25 Agt 2025
  • visibility 174
  • comment 0 komentar

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengingatkan kepada segenap kader PSI untuk tidak pernah terlibat dalam segala bentuk tindak pidana korupsi. Menurut Kaesang, sejak dirinya mendapat amanah untuk menjadi Ketua Umum PSI, ia selalu mewanti-wanti kadernya untuk tidak korupsi.

“Sebenarnya sudah saya selalu katakan ke seluruh kader PSI, sejak saya menjadi Ketua Umum di periode sebelumnya, jangan pernah korupsi,” kata Kaesang di Jakarta, Jumat.

Kaesang kemudian mengutip pernyataan Presiden Ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie soal makna kehidupan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

Ia pun mendorong kader PSI untuk memberikan sebanyak-banyaknya manfaat dan upaya terbaiknya bagi kemajuan masyarakat, bukan malah merampas hak rakyat dengan melakukan korupsi.

“Seperti pak presiden ketiga kita, kita harus bisa memberikan sebanyak-banyaknya, bukan malah meminta ataupun merampas,” ujarnya.

Selain itu, Kaesang juga berkomentar soal Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel yang ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya semuanya, apapun yang tersangkut dengan kasus hukum ya, kita harus ikuti proses hukumnya,” kata Kaesang di Jakarta Selatan, Jumat.

Kaesang percaya aparat penegak hukum akan bertindak secara profesional dalam pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu dari Astacita Presiden Prabowo Subianto.

“Kami percaya Bapak Presiden, program beliau adalah untuk salah satunya pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) sebagai salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

“KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni salah satunya IEG,” ujar Ketua Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Setyo mengatakan selanjutnya KPK melakukan penahanan terhadap IEG untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 22 Agustus-10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih

Lebih lanjut, dia mengatakan tersangka IEG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • Penulis: Orbitnews Co

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo

    Transformasi Polri Harus Dimulai dari SDM yang Berintegritas

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menekankan pentingnya perubahan fundamental dalam tubuh institusi Polri untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan masyarakat. Menurut Dedi, perubahan fundamental harus berawal dari individu yang ada di dalamnya, terutama melalui penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Organisasi tidak bisa berubah dengan sendirinya. Yang berubah adalah orang-orang di dalamnya. Oleh karena […]

  • Dian Sandi Utama

    Polemik Ijazah Gibran Memanas, PSI Peringatkan Dampak Diplomatik dengan Singapura

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Polemik hukum terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas dan kini merembet ke isu hubungan diplomasi antarnegara. Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, angkat bicara dengan nada keras. Ia memperingatkan bahwa upaya menggugat dokumen pendidikan Gibran dapat menimbulkan dampak serius yang membahayakan posisi Indonesia di kancah internasional. Setelah sebelumnya isu […]

  • Hadiri Harlah Ponpes Ora Aji Milik Gus Miftah, Wapres Gibran: Doakan Program Pemerintah Berjalan Sukses

    Hadiri Harlah Ponpes Ora Aji Milik Gus Miftah, Wapres Gibran: Doakan Program Pemerintah Berjalan Sukses

    • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri peringatan hari lahir (harlah) ke 13 Pondok Pesantren (Ponpes) Ora Aji, yang terletak di Purwomartani, Kalasan, Sabtu (2/8/2025) malam. Dalam kesempatan tersebut Gibran menyebut Gus Miftah sebagai guru yang sering memberi masukan. Gibran menghadiri harlah mengenakan kemeja krem lengan panjang dan kopyah hitam polos. Ia duduk di samping Gus […]

  • Fraksi PKS Dukung RAPBN 2026, Tapi Ada Catatan untuk MBG dan Pendidikan

    Fraksi PKS Dukung RAPBN 2026, Tapi Ada Catatan untuk MBG dan Pendidikan

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 221
    • 0Komentar

    Anggota DPR RI Fraksi PKS, Amin AK, mengatakan RAPBN (Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangannya masih menghadapi beragam tantangan. Meski begitu, Fraksi PKS berharap RAPBN 2026 mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat pasal 23 ayat 1 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, Amin menyatakan bahwa […]

  • Yusril Ihza Mahendra

    Menko Yusril: Pemerintah Netral, Tak Akan Campuri Konflik Internal PPP

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah bersikap netral dalam menyikapi dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai mana pun,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (29/9/2025). Menurutnya, pemerintah […]

  • CEO WWF Indonesia, Aditya Bayunanda

    WWF Indonesia Puji Menteri Raja Juli Antoni: Bawa Napas Segar bagi Tata Kelola Kehutanan

    • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali mendapat sorotan positif. Dia masuk dalam daftar 10 menteri dengan kinerja terbaik versi Survei IndoStrategi. Ini menjadi sebuah capaian yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan lingkungan dan kehutanan nasional. Apresiasi juga datang dari organisasi lingkungan WWF Indonesia. Mereka menilai kepemimpinan Raja Juli Antoni menghadirkan semangat baru […]

expand_less