DBH DKI Jakarta Dipotong Rp15 Triliun, PSI Desak Pemprov Hentikan Pemborosan APBD
- account_circle Orbitnews Co
- calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
- visibility 229
- comment 0 komentar
Justin Adrian Untayana,
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengumumkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemprov DKI Jakarta dipangkas dari Rp26 triliun menjadi Rp11 triliun. Pemangkasan Rp15 triliun ini dipastikan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, menilai kondisi ini harus dijadikan momentum untuk menghapus pemborosan anggaran.
“Pemprov DKI harus secara cerdas dan strategis mengatur ulang postur belanjanya agar tepat guna dan efisien. Dengan penurunan proyeksi APBD 2026 secara keseluruhan, jelas kepentingan-kepentingan strategis seperti subsidi transportasi umum, sekolah gratis, peningkatan mutu pendidikan, dan sebagainya harus didahulukan,” kata Justin dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).
Justin menyoroti adanya rencana belanja barang yang dinilai tidak masuk akal. Beberapa usulan dinas dalam rapat APBD-P 2025 disebutnya jauh di atas harga pasar.
“Di Komisi E pernah ada usulan dari pihak Dinas Kebudayaan untuk membeli 11 LCD proyektor dengan harga Rp158 juta hingga Rp214 juta per unit, kemudian Dinas Perpustakaan juga ingin membeli 3 server seharga Rp1,7 miliar per unitnya,” jelas Justin.
“Dinas Kebudayaan juga mengusulkan pembelian lampu LED yang harga satuannya mencapai Rp15 juta. Pemborosan-pemborosan belanja di atas harga pasar semacam ini perlu berhenti, sekalipun dinas berdalil sesuai E-Katalog,” sambungnya.
Tak hanya itu, Justin menyinggung rencana pembelian mobile planetarium dengan harga miliaran rupiah yang disebut lebih mahal dari spesifikasi tertinggi di pasaran.
Menurutnya, belanja semacam ini harus dihentikan agar APBD bisa difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Jika memang APBD berikutnya harus dipangkas dan jauh dari perkiraan sebelumnya, maka ini merupakan saatnya untuk memberantas pemborosan anggaran belanja agar peruntukannya lebih tepat guna terhadap kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat di Jakarta,” tegasnya.
- Penulis: Orbitnews Co
Saat ini belum ada komentar