Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Utang LRT Jabodebek Rp2,2 Triliun, Danantara Tegaskan Skema Pembayaran Harus Tepat

Utang LRT Jabodebek Rp2,2 Triliun, Danantara Tegaskan Skema Pembayaran Harus Tepat

  • account_circle Orbitnews Co
  • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
  • visibility 194
  • comment 0 komentar

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan akan meninjau secara menyeluruh skema pembayaran utang proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI).

Masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp2,2 triliun dalam proyek pembangunan LRT, yang rencananya akan diselesaikan KAI setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan bahwa skema pembayaran utang tersebut harus dirancang secara tepat agar tidak membebani kondisi keuangan KAI.

“Saya akan cek polanya. Skemanya harus proper dan benar, karena kita harus memastikan setiap perusahaan tetap sehat,” kata Dony di Jakarta, Senin (29/09/2025).

Pernyataan ini muncul setelah Direktur Utama ADHI Entus Asnawi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima penegasan dari Kementerian Keuangan terkait pembayaran piutang proyek LRT melalui KAI, dengan kemungkinan menggunakan skema penyertaan modal negara (PMN) atau subsidi kepada KAI.

“KAI nantinya akan melakukan pembayaran secara penuh kepada Adhi Karya,” kata Entus dalam Public Expose Live di Jakarta, Senin (8/9).

Direktur Keuangan ADHI Bani Iqbal menambahkan, proses pelunasan piutang saat ini masih dalam tahap diskusi dengan Kementerian Keuangan, PT KAI, dan Danantara. Target penyelesaian ditetapkan secepatnya pada akhir 2025.

Proyek LRT Jabodebek secara keseluruhan menghabiskan anggaran hingga Rp32,5 triliun. Pembangunan LRT sepanjang 44 kilometer itu awalnya dibiayai oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015, dengan alokasi dana Rp23,3 triliun lewat skema PMN dari total kontrak Rp25,5 triliun.

Pada 2016, regulasi tersebut direvisi melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2016. Revisi itu memperluas mandat PT Adhi Karya yang semula hanya bertanggung jawab atas pembangunan jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi, menjadi termasuk pembangunan depo sebagai bagian dari proyek LRT Jabodebek.

  • Penulis: Orbitnews Co

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Antusias Warga Ikuti Karnaval Kemerdekaan HUT RI di Monas

    Antusias Warga Ikuti Karnaval Kemerdekaan HUT RI di Monas

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Suasana Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Minggu malam, 17 Agustus 2025 dipenuhi gemerlap cahaya, dentuman musik, dan riuh tepuk tangan masyarakat. Sebanyak 32 kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga melintas dalam “Karnaval Bersatu” menampilkan capaian pembangunan, asta cita, sekaligus semangat kolaborasi untuk Indonesia yang lebih maju. Warga yang hadir pun menyambut antusias, sementara para […]

  • Toyota Komitmen Dukung Akses Pemerataan Pendidikan

    Toyota Komitmen Dukung Akses Pemerataan Pendidikan

    • calendar_month Sabtu, 9 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Toyota Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam memastikan akses pendidikan berkualitas yang merata dari Sabang hingga Merauke, dengan mengunjungi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Toyota Indonesia melakukan dua program penting di NAD, pertama ada kunjungan ke Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh dan sosialisasi Toyota Eco Youth (TEY). Dalam kunjungannya ke […]

  • Kapolda Metro Jaya Minta Aparat Tidak Agresif Saat Kawal Demo

    Kapolda Metro Jaya Minta Aparat Tidak Agresif Saat Kawal Demo

    • calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta kepada seluruh aparat keamanan yang mengawal aksi unjuk rasa pada Kamis agar tidak melakukan tindakan agresif. Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalitas dan mengutamakan pendekatan persuasif dalam menghadapi situasi apapun selama pengamanan demo. “Tindakan represif hanya dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis. Penggunaan gas […]

  • Fraksi Gerindra Optimis APBN 2026 Real dan Tepat Sasaran untuk Rakyat

    Fraksi Gerindra Optimis APBN 2026 Real dan Tepat Sasaran untuk Rakyat

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Fraksi Partai Gerindra menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 merupakan instrumen kunci bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan delapan program prioritas (Asta Cita). Hal ini ditegaskan oleh Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, saat membacakan pandangan Fraksi Gerindra terhadap RAPBN 2026 dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa […]

  • Kaesang Ziarah Makam Pak Harto dan Bu Tien, “Mikul Duwur Mendem Jero”

    Kaesang Ziarah Makam Pak Harto dan Bu Tien, “Mikul Duwur Mendem Jero”

    • calendar_month Senin, 25 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berziarah dan menabur bunga di makam Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan istri Presiden kedua RI, Siti Hartinah, yang akrab dikenal sebagai Ibu Tien Soeharto di Astana Giri Bangun, Karanganyar Jawa Tengah, Sabtu malam. Ziarah tersebut juga bertepatan dengan hari lahir almarhumah Ibu Tien Soeharto, yang lahir […]

  • Ilustrasi Beras

    Harga Beras Masih Tinggi di Timur, Pemerintah Siapkan Subsidi Angkutan

    • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
    • account_circle Faqih Haq
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Pemerintah tengah menyiapkan langkah khusus untuk menekan harga beras di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta zona 3 yang mencakup Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu opsi yang kini dipertimbangkan adalah pemberian subsidi angkutan logistik agar harga beras di wilayah timur bisa setara dengan daerah lain. Dalam jumpa pers usai rapat […]

expand_less