Kemenhut Era Raja Juli Antoni Terbuka terhadap Akademisi dan Dunia Pendidikan

Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Kehutanan se-Indonesia (FOReTIKA) Mujetahid menilai kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membawa semangat kolaboratif yang kuat. Terutama dalam menjalin sinergi dengan dunia akademik dan lembaga pendidikan tinggi kehutanan di seluruh Indonesia.

Sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin sekaligus Ketua FOReTIKA, Mujetahid memandang Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Raja Juli Antoni selalu terbuka terhadap masukan dari berbagai perguruan tinggi kehutanan. Langkah ini dinilainya sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk membangun sektor kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Sebagai akademisi, saya melihat Kementerian Kehutanan selalu mengajak dan terbuka untuk mendapatkan masukan dari perguruan tinggi kehutanan seluruh Indonesia, untuk bersinergi menuju pembangunan kehutanan berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Mujetahid ketika dihubungi wartawan, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, keterbukaan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, melainkan diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan kegiatan konkret yang melibatkan unsur kampus.

Mujetahid menjelaskan, Kementerian Kehutanan memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengusulkan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), terutama bagi kampus yang belum mendapatkan izin pengelolaan kawasan tersebut.

“Kementerian Kehutanan memberi ruang kepada perguruan tinggi kehutanan untuk mengusulkan KHDTK bagi yang belum mendapatkan izin mengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan,” katanya.

Selain itu, Menteri Kehutanan juga secara aktif mengundang perguruan tinggi kehutanan untuk memberikan masukan terhadap berbagai program dan kebijakan kementerian, termasuk dalam pembahasan kerja sama strategis antar lembaga.

“Menteri Kehutanan mengundang perguruan tinggi kehutanan untuk memberikan masukan terkait program Kemenhut, termasuk membahas program kerja sama,” lanjutnya.

Mujetahid menambahkan, kolaborasi dengan perguruan tinggi juga terlihat dalam partisipasi aktif kampus pada acara peluncuran rencana investasi Result Based Contribution (RBC) tahap keempat, serta layanan dana masyarakat untuk lingkungan (small grant) periode ketiga.

Program ini, menurutnya, membuka kesempatan bagi perguruan tinggi kehutanan untuk mengakses pendanaan riset dan pengabdian masyarakat di sektor kehutanan.

“Perguruan tinggi kehutanan diundang untuk memanfaatkan grant ini agar dapat memperkuat kontribusi akademik terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian Kehutanan juga melibatkan kalangan akademik dalam sejumlah proses strategis, seperti penyusunan rencana operasional IFNET 2030, perhitungan PNBP pelepasan kawasan hutan, serta forum Rapat Kerja (Raker), Rakornas, dan monitoring–evaluasi kegiatan kementerian.

“Pelibatan ini menunjukkan bahwa pandangan akademisi menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di sektor kehutanan,” kata Mujetahid.

Kolaborasi dalam Pendidikan dan Pengembangan SDM

Tidak hanya di level kebijakan, Kementerian Kehutanan juga memberikan dukungan terhadap peningkatan kapasitas mahasiswa melalui program Kuliah Forestry Update Course yang digelar untuk perguruan tinggi kehutanan di Indonesia.

“Kementerian Kehutanan bekerja sama dan memberi support dalam Kuliah Forestry Update Course kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Kehutanan Indonesia selama 16 kali pertemuan,” ujar Mujetahid.

Ia menilai kegiatan ini menjadi sarana penting untuk menyelaraskan wawasan mahasiswa dengan perkembangan terbaru di dunia kehutanan, sekaligus memperkuat jembatan antara teori akademik dan praktik di lapangan.

Menurut Mujetahid, rangkaian inisiatif kolaboratif tersebut mencerminkan karakter kepemimpinan Menteri Kehutanan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi hasil. Ia menilai capaian ini turut menjelaskan mengapa Raja Juli Antoni masuk dalam 10 besar menteri dengan kinerja terbaik versi Survei IndoStrategi.

“Sinergi dengan akademisi bukan hanya memperkaya kebijakan, tapi juga memperkuat legitimasi pembangunan kehutanan yang berbasis ilmu pengetahuan,” tutupnya.