Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Mensesneg: Presiden belum copot Noel, tunggu penjelasan resmi KPK

Mensesneg: Presiden belum copot Noel, tunggu penjelasan resmi KPK

  • account_circle Orbitnews Co
  • calendar_month Jumat, 22 Agt 2025
  • visibility 188
  • comment 0 komentar

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto belum mencopot Immanuel Ebenezer alias Noel dari posisinya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker). Prabowo masih menunggu penjelasan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya belum (diberhentikan, red.) masih menunggu penjelasan resmi dari pihak KPK. Memang begitu urutannya, kita tunggu putusan KPK siang ini,” kata Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 22/8/2025. seperti dilansir antara.

Noel kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jakarta, Kamis (21/8), atas dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sejumlah perusahaan.

Pras, sapaan populer Prasetyo Hadi, menyebut ketika KPK telah memberikan penjelasan resmi mengenai penangkapan Noel, maka baru ada tindak lanjut atas status Noel di Kabinet Merah Putih.

Dia juga menyebut Presiden sejauh ini belum menyiapkan pengganti Noel yang saat ini masih ditangkap dan ditahan oleh KPK.

“Belum (disiapkan pengganti, red.), kan masih ada menterinya,” kata Pras merujuk kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Noel ditangkap dan ditahan KPK dalam OTT di Jakarta, Kamis, beserta 13 orang lainnya. KPK pun memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang ditangkap bersama Wamenaker Noel.

Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita sejumlah uang tunai, 22 kendaraan roda empat dan roda dua mewah milik Noel.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan status Wamenaker Noel dan 13 orang lainnya dalam jumpa pers di Kantor KPK, Jakarta, Jumat siang.

Dalam kesempatan terpisah, Menaker Yassierli menegaskan tidak ada toleransi terhadap perilaku korupsi.

“Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, beberapa jam setelah penangkapan Noel.

Yassierli kemudian menegaskan dirinya siap menonaktifkan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan terkait yang terbukti terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Iya, pasti. Kalau dari saya pejabat eselon 1 ke bawah,” kata dia.

  • Penulis: Orbitnews Co

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terima Panitia Kriyanusa 2025, Ibu Selvi Dorong UMKM Go Internasional

    Terima Panitia Kriyanusa 2025, Ibu Selvi Dorong UMKM Go Internasional

    • calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Sebagai wujud dukungan terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi rakyat melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) kembali menggelar pameran kerajinan berskala nasional, Kriyanusa 2025. Ketua Umum Dekranas Ibu Selvi Gibran Rakabuming berharap Kriyanusa dapat menjadi wadah yang bermanfaat bagi para pelaku UMKM untuk terus berkarya dan memperluas […]

  • Sebagai Pembantu Presiden, Wapres Siap Jalankan Tugas dari Presiden

    Sebagai Pembantu Presiden, Wapres Siap Jalankan Tugas dari Presiden

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Menanggapi wacana penempatan kantor Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan kesiapannya untuk bertugas di mana pun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan di mana saja,” ujar Wapres dalam keterangan pers usai meninjau Sekolah Rakyat Abiseka di Pekanbaru, Riau, Senin (28/07/2025). Wapres menekankan […]

  • Ilustrasi rapat paripurna dpr

    DPR Sahkan UU Baru, Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan ini menetapkan perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). “Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi […]

  • Prabowo Perintahkan Percepatan Program Listrik Desa untuk 5.700 Desa dan 4.400 Dusun

    Prabowo Perintahkan Percepatan Program Listrik Desa untuk 5.700 Desa dan 4.400 Dusun

    • calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 282
    • 0Komentar

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 25 Agustus 2025. Rapat tersebut diantaranya membahas evaluasi program ekonomi tahun 2025 yang masih berjalan sekaligus menyiapkan prospek kebijakan tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya […]

  • Ahmad Ali

    PSI Siapkan Rakernas Akhir 2025 di Makassar, Bahas Strategi Menuju Pemilu 2029

    • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
    • account_circle Faqih Haq
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersiap menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada akhir tahun 2025 atau awal 2026. Rencananya, acara tersebut akan digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. “Jadi begini kalau tentang jadwal itu kami belum dijadwalkan tanggal pastinya. Tapi itu rencananya diincar itu di akhir tahun, Desember, ya (tahun ini). Paling tidak, awal di Januari […]

  • Ilustrasi Haji

    Haji 2026 Gunakan Skema Baru untuk Tekan Biaya dan Cegah Pungli

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah akan menerapkan skema baru dalam pengelolaan layanan jamaah haji Indonesia 2026. Jika sebelumnya ada delapan syarikah di Arab Saudi yang terlibat, kini hanya dua perusahaan penyedia layanan yang ditunjuk. Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa kebijakan ini mampu menekan biaya layanan bagi jamaah. “Alhamdulillah, […]

expand_less