Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Prabowo Perintahkan Percepatan Program Listrik Desa untuk 5.700 Desa dan 4.400 Dusun

Prabowo Perintahkan Percepatan Program Listrik Desa untuk 5.700 Desa dan 4.400 Dusun

  • account_circle Orbitnews Co
  • calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
  • visibility 208
  • comment 0 komentar

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 25 Agustus 2025. Rapat tersebut diantaranya membahas evaluasi program ekonomi tahun 2025 yang masih berjalan sekaligus menyiapkan prospek kebijakan tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa salah satu fokus utama yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo adalah program elektrifikasi desa. Hingga saat ini, masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik.

“Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum terairi listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029–2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” jelas Bahlil.

Menurut Bahlil, program listrik desa ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil di pelosok. Presiden Prabowo, kata Bahlil, secara tegas memerintahkan agar anggaran segera dialokasikan.

“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegasnya.

Selain elektrifikasi desa, rapat juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi.

“Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN,” ujar Bahlil.

  • Penulis: Orbitnews Co

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri Koperasi: Pemerintah Beri Pendampingan KDMP Berbadan Hukum

    Menteri Koperasi: Pemerintah Beri Pendampingan KDMP Berbadan Hukum

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi memastikan pemerintah pusat dan daerah siap memberikan pendampingan dan pelatihan, membuka akses permodalan, dan menjembatani kemitraan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang telah memiliki SK Badan Hukum. “Penyerahan SK Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah awal yang penting dan strategis bagi langkah berikutnya,” katanya dalam keterangan […]

  • Kejar-Kejaran, DPR Mau Gas & Kebut Revisi UU Haji

    Kejar-Kejaran, DPR Mau Gas & Kebut Revisi UU Haji

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, berharap revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat segera diselesaikan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Menurutnya, percepatan ini penting mengingat tahapan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 sudah mulai berjalan sejak tahun ini. “Revisi Undang-Undang Haji ini harus segera tuntas, karena waktunya berkejaran dengan siklus persiapan haji […]

  • Runtuhnya Ponpes Al-Khoziny

    Update Terbaru Korban Runtuhnya Ponpes Al-Khoziny, 26 Santri Masih Dirawat

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 168
    • 0Komentar

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 26 santri korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit. “Korban dirawat di beberapa rumah sakit rujukan utama di Sidoarjo dan Surabaya-Mojokerto sesuai kondisi medis masing-masing,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, […]

  • Ibu Selvi Gibran Dorong UMKM Berinovasi dan Tembus Pasar Global

    Ibu Selvi Gibran Dorong UMKM Berinovasi dan Tembus Pasar Global

    • calendar_month Sabtu, 9 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Pemerintah terus mendorong penguatan sektor UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional. Melalui berbagai inisiatif lintas sektor, upaya memajukan produk kreatif lokal kini diarahkan tidak hanya untuk menguasai pasar domestik, tetapi juga menembus pasar internasional. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pengembangan industri kreatif sebagai motor penciptaan lapangan kerja dan […]

  • Kaesang Ziarah Makam Pak Harto dan Bu Tien, “Mikul Duwur Mendem Jero”

    Kaesang Ziarah Makam Pak Harto dan Bu Tien, “Mikul Duwur Mendem Jero”

    • calendar_month Senin, 25 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 192
    • 0Komentar

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berziarah dan menabur bunga di makam Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan istri Presiden kedua RI, Siti Hartinah, yang akrab dikenal sebagai Ibu Tien Soeharto di Astana Giri Bangun, Karanganyar Jawa Tengah, Sabtu malam. Ziarah tersebut juga bertepatan dengan hari lahir almarhumah Ibu Tien Soeharto, yang lahir […]

  • PSI Soroti Minimnya Dukungan Pemprov DKI untuk KNPI

    PSI Soroti Minimnya Dukungan Pemprov DKI untuk KNPI

    • calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti kurangnya dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap organisasi kepemudaan, termasuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak, menilai minimnya bantuan itu membuat organisasi kepemudaan kesulitan menjalankan program. “Beberapa kali juga saya dalam rapat-rapat Komisi C itu saya angkat persoalan ini. […]

expand_less