Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » PSI Jajaki Program Pemberdayaan Perempuan Pesisir di Muara Gembong

PSI Jajaki Program Pemberdayaan Perempuan Pesisir di Muara Gembong

  • account_circle Faqih Haq
  • calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
  • visibility 114
  • comment 0 komentar

Tim Kolaborasi Bidang Perempuan dan Keluarga bersama Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan kunjungan ke komunitas perempuan pesisir di wilayah Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Kunjungan ini merupakan langkah awal menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat pesisir, khususnya kelompok perempuan, sebagai bagian dari komitmen PSI memperkuat kerja-kerja pemberdayaan berbasis komunitas.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, tim PSI menemukan sejumlah potensi dan tantangan menarik di kalangan perempuan pesisir. Umumnya, mereka telah mengembangkan usaha rumahan berbasis hasil laut seperti pembuatan bakso ikan, bandeng krispi, bandeng presto, hingga terasi udang. Namun, sebagian besar produk tersebut belum terstandardisasi dan belum memiliki keterampilan branding yang memadai, sehingga nilai jual dan jangkauan pemasarannya masih terbatas pada jaringan informal atau dari mulut ke mulut.

Temuan ini menjadi dasar bagi PSI dalam merumuskan program pemberdayaan berbasis bukti (evidence-based program), dengan tujuan membantu perempuan pesisir meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat posisi ekonomi, serta membuka akses terhadap pelatihan dan pasar yang lebih luas.

“Kami melihat semangat luar biasa dari para perempuan pesisir yang berjuang menopang ekonomi keluarga melalui usaha rumahan. Tantangannya kini adalah bagaimana memastikan upaya mereka naik kelas — dari sekadar bertahan menjadi benar-benar berdaya dan sejahtera,” ujar Susy Rizky, Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga DPP PSI.

Sementara itu, Haerul dari Direktorat Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat DPP PSI menegaskan pentingnya sinergi lintas bidang dalam memperkuat basis ekonomi komunitas. “Pendekatan sosial yang berbasis data lapangan memungkinkan kita menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran. Kami ingin perempuan pesisir tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga subjek aktif dalam proses pemberdayaan,” ungkapnya.

Kolaborasi antar-bidang ini menegaskan pendekatan PSI yang inklusif dan partisipatif, di mana komunitas menjadi mitra aktif dalam perumusan dan pelaksanaan program sosial.

  • Penulis: Faqih Haq

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Danantara Indonesia

    Utang LRT Jabodebek Rp2,2 Triliun, Danantara Tegaskan Skema Pembayaran Harus Tepat

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan akan meninjau secara menyeluruh skema pembayaran utang proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). Masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp2,2 triliun dalam proyek pembangunan LRT, yang rencananya akan diselesaikan KAI setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan. Chief […]

  • Presiden Prabowo Subianto

    Resmikan 26 Ribu Rumah Subsidi, Prabowo Pastikan Keberpihakan untuk Rakyat Kecil

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pesan tersebut ia sampaikan dalam acara akad massal 26 ribu rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus serah terima kunci rumah di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025). Program perumahan rakyat ini didukung berbagai terobosan. […]

  • Teddy Indra Wijaya

    Seskab Teddy Indra Wijaya Ditunjuk Jadi Komando Pendamping PKH

    • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya untuk menjadi Komisi Etik sekaligus Komando Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). “Saya mohon kepada Seskab Letkol Teddy selain menjadi Komisi Etik juga menjadi Komando pendamping PKH, setuju semuanya?” ucap Mensos Saifullah Yusuf dalam kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 […]

  • Purbaya Yudhi Sadewa

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Jelaskan Alasan Pemangkasan Transfer ke Daerah

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan pemerintah memangkas dana transfer ke daerah. Ia menegaskan bahwa secara netto, anggaran daerah justru bertambah melalui program yang dialokasikan pemerintah pusat. “Beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua. Untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau enggak saya dipukulin tadi,” kata Purbaya Yudhi […]

  • Gibran Sebut Prabowo Senang Tarian Pacu Jalur Viral & Mendunia

    Gibran Sebut Prabowo Senang Tarian Pacu Jalur Viral & Mendunia

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengungkap dirinya dan Presiden RI Prabowo Subianto telah bertemu dengan sejumlah bocah penari Pacu Jalur. Bocah-bocah penari pacu jalur tampil juga meramaikan HUT ke 80 Kemerdekaan RI di Istana. Penampilan bocah-bocah penari pacu jalur di halaman istana menghipnotis semua pengunjung upacara 17 Agustus. Tak terkecuali Presiden Prabowo yang […]

  • Hutan Tesso Nilo

    Konflik Hutan Tesso Nilo, Kementerian HAM Siap Tindaklanjuti Rekomendasi DPR

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi Komisi XIII DPR RI terkait konflik tata kelola hutan dan pertanahan di Provinsi Riau, khususnya di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munafrizal Manan, menegaskan pihaknya akan memastikan tidak ada hak asasi masyarakat di kawasan tersebut yang terlanggar. […]

expand_less