Rawan Korupsi, Prabowo Alihkan Rp306 Triliun Anggaran untuk Program Pro Rakyat

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa selama satu tahun pemerintahannya, sekitar Rp306 triliun anggaran negara yang rawan penyimpangan atau korupsi berhasil dialihkan untuk mendanai program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya.

“Kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. Rp300 triliun, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menyeluruh pemerintahannya dalam memperkuat tata kelola keuangan negara dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini birokrasi.

Menurut Presiden, pengalihan anggaran ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memastikan APBN digunakan secara efisien dan memberikan manfaat langsung kepada rakyat, bukan berhenti di meja birokrasi.

Anggaran hasil efisiensi dan pengalihan itu kini digunakan untuk mendukung berbagai program pro rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, bantuan langsung tunai, serta pembangunan infrastruktur dasar di desa dan sektor pertanian.

Tidak Ada yang Kebal Hukum

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Ia menekankan pentingnya ketegasan aparat dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, gak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini,” tegasnya.

Presiden juga memuji keberanian aparat penegak hukum yang berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara dari berbagai kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam, dan penyelewengan anggaran.

Prabowo menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga harus disertai reformasi sistem keuangan publik agar tidak memberi ruang bagi kebocoran.

Ia menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum, termasuk para hakim, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan integritas dan kehormatan.

“Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280 persen. Ini sangat penting supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun,” kata Prabowo.

Langkah ini, menurut Prabowo, merupakan bagian dari pembenahan menyeluruh sistem hukum dan birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.