Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Utang LRT Jabodebek Rp2,2 Triliun, Danantara Tegaskan Skema Pembayaran Harus Tepat

Utang LRT Jabodebek Rp2,2 Triliun, Danantara Tegaskan Skema Pembayaran Harus Tepat

  • account_circle Orbitnews Co
  • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
  • visibility 216
  • comment 0 komentar

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan akan meninjau secara menyeluruh skema pembayaran utang proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI).

Masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp2,2 triliun dalam proyek pembangunan LRT, yang rencananya akan diselesaikan KAI setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan bahwa skema pembayaran utang tersebut harus dirancang secara tepat agar tidak membebani kondisi keuangan KAI.

“Saya akan cek polanya. Skemanya harus proper dan benar, karena kita harus memastikan setiap perusahaan tetap sehat,” kata Dony di Jakarta, Senin (29/09/2025).

Pernyataan ini muncul setelah Direktur Utama ADHI Entus Asnawi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima penegasan dari Kementerian Keuangan terkait pembayaran piutang proyek LRT melalui KAI, dengan kemungkinan menggunakan skema penyertaan modal negara (PMN) atau subsidi kepada KAI.

“KAI nantinya akan melakukan pembayaran secara penuh kepada Adhi Karya,” kata Entus dalam Public Expose Live di Jakarta, Senin (8/9).

Direktur Keuangan ADHI Bani Iqbal menambahkan, proses pelunasan piutang saat ini masih dalam tahap diskusi dengan Kementerian Keuangan, PT KAI, dan Danantara. Target penyelesaian ditetapkan secepatnya pada akhir 2025.

Proyek LRT Jabodebek secara keseluruhan menghabiskan anggaran hingga Rp32,5 triliun. Pembangunan LRT sepanjang 44 kilometer itu awalnya dibiayai oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015, dengan alokasi dana Rp23,3 triliun lewat skema PMN dari total kontrak Rp25,5 triliun.

Pada 2016, regulasi tersebut direvisi melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2016. Revisi itu memperluas mandat PT Adhi Karya yang semula hanya bertanggung jawab atas pembangunan jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi, menjadi termasuk pembangunan depo sebagai bagian dari proyek LRT Jabodebek.

  • Penulis: Orbitnews Co

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Denyut Bina Graha, Kantor Presiden Soeharto

    Denyut Bina Graha, Kantor Presiden Soeharto

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Bila Presiden Soekarno sedang berada di Istana Merdeka, sebuah bendera Kepresidenan berwarna kuning dengan bintang emas di tengahnya dikibarkan di atas Istana Merdeka. Sejak Presiden Soeharto, penandaan seperti itu tidak dilakukan. Denyut kehidupan Istana Merdeka berubah sejak Jenderal TNI Soeharto menggantikan Ir. Soekarno. Sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua, Pak Harto memutuskan untuk tinggal di […]

  • Di Stasiun Whoosh Bandung, Prabowo Lambaikan Tangan Sapa Warga

    Di Stasiun Whoosh Bandung, Prabowo Lambaikan Tangan Sapa Warga

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 6 Agustus 2025, dalam rangka kunjungan kerja. Kepala Negara tiba di Stasiun Whoosh Tegalluar setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit menggunakan Kereta Cepat Whoosh dari Stasiun Whoosh Halim, Jakarta Timur. Suasana hangat terasa saat sejumlah masyarakat yang berada di stasiun tampak antusias menyambut […]

  • Ilustrasi Polisi

    Kalemdiklat Polri Ingatkan Anggota: Jadi Polisi Harus Bermanfaat, Bukan Arogan

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana menegaskan bahwa setiap anggota Polri harus menjadi sosok yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak terjebak dalam sikap arogan, manipulatif, maupun perilaku yang menyakiti rakyat. “Menjadi polisi harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka tidak ada gunanya, dan ingat, menjadi polisi itu ada batasnya, […]

  • Hutan Tesso Nilo

    Konflik Hutan Tesso Nilo, Kementerian HAM Siap Tindaklanjuti Rekomendasi DPR

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi Komisi XIII DPR RI terkait konflik tata kelola hutan dan pertanahan di Provinsi Riau, khususnya di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munafrizal Manan, menegaskan pihaknya akan memastikan tidak ada hak asasi masyarakat di kawasan tersebut yang terlanggar. […]

  • Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Riset IDSIGHT: MBG Peringkat 3 Program Prioritas, Publik Desak Evaluasi dan Perbaikan

    • calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
    • account_circle Faqih Haq
    • visibility 243
    • 0Komentar

    Memasuki usia setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah program prioritassebagai realisasi janji kampanye dihadapkan pada tantangan. Makan bergizi gratis (MBG) yang paling banyak mendapat sorotan berada pada peringkat ketiga menurutpenilaian publik. Sebanyak 51,3% menilai positif program MBG, menunjukkan besarnya dukungan publikyang tidak terbantahkan. Di sisi lain penilaian negatif pun cukup tinggi mencapai 43,0%, sedangkan sisanya cenderung netral. […]

  • Prabowo Gibran

    Kebijakan Ekonomi Prabowo-Gibran Sudah di Jalur yang Benar

    • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
    • account_circle Faqih Haq
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam satu tahun terakhir telah berada di jalur yang tepat. Ia mengapresiasi langkah cepat dan progresif pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat sektor riil, dan menstabilkan fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. “Langkah […]

expand_less