Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Catat Sejarah Baru, Harga Pupuk Bersubsidi Turun 20 Persen

Catat Sejarah Baru, Harga Pupuk Bersubsidi Turun 20 Persen

  • account_circle Faqih Haq
  • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
  • visibility 157
  • comment 0 komentar

Pemerintah resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, mulai berlaku Rabu (22/10/2025), sebagai bagian dari terobosan besar pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyebut kebijakan ini sebagai tonggak baru dalam sejarah pupuk nasional.

Ia menegaskan bahwa selama puluhan tahun, harga pupuk selalu mengalami kenaikan setiap satu hingga dua tahun sekali. Namun kini, pemerintah justru berhasil menurunkannya berkat efisiensi anggaran yang lahir dari gagasan besar Presiden Prabowo Subianto.

“Ini adalah berita gembira. Harga pupuk turun 20 persen, berlaku mulai hari ini. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah,” ujar Amran.

Penurunan harga pupuk bersubsidi berlaku untuk dua jenis utama, yaitu Urea dan NPK.

Untuk pupuk Urea, harga sebelumnya Rp2.250 per kilogram kini turun menjadi Rp1.800 per kilogram. Dengan demikian, harga per sak 50 kilogram yang semula Rp112.500 kini menjadi Rp90.000.

Sementara itu, pupuk NPK yang sebelumnya dijual seharga Rp2.300 per kilogram kini ditetapkan sebesar Rp1.840 per kilogram. Harga per sak 50 kilogram pun turun dari Rp115.000 menjadi Rp92.000. Kebijakan ini berlaku secara nasional dan langsung efektif mulai hari ini.

Dampak Langsung bagi Petani

Kementerian Pertanian menilai penurunan harga pupuk ini akan meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), menurunkan biaya produksi, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

“Karena yang pasti adalah NTP naik, kesejahteraan petani naik, biaya produksi turun, otomatis produksi akan naik tahun-tahun berikutnya,” ucap Amran.

Mentan menjelaskan bahwa penurunan harga dilakukan tanpa menambah anggaran APBN, melainkan hasil dari efisiensi dan perbaikan tata kelola sektor pupuk nasional.

Amran juga menegaskan tidak ada ruang bagi pihak yang mencoba menaikkan harga pupuk di atas ketetapan pemerintah.

“Bila Anda menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya kami cabut. Tidak ada ruang lagi untuk mempermainkan petani Indonesia,” tegasnya.

Pemerintah berharap kebijakan ini menjadi momentum kebangkitan sektor pertanian nasional, sekaligus bukti nyata komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

  • Penulis: Faqih Haq

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Antusias Warga Tepian Sungai Kapuas Sambut Kedatangan Gibran

    Antusias Warga Tepian Sungai Kapuas Sambut Kedatangan Gibran

    • calendar_month Senin, 25 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan kunjungan ke kawasan padat penduduk di tepian Sungai Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat, tepatnya di Kelurahan Benua Melayu Laut, Jumat (22/08/2025). Didampingi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Jamallulael, dan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto, Wapres menyusuri Gang Aden […]

  • Dukung Komitmen Prabowo Berantas Korupsi, Ini Kata Gibran Soal OTT Wamenaker Noel

    Dukung Komitmen Prabowo Berantas Korupsi, Ini Kata Gibran Soal OTT Wamenaker Noel

    • calendar_month Jumat, 22 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gibran menegaskan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. “Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai meninjau lokasi terdampak gempa di SDN 1 […]

  • Kritik Gubernur DKI, PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang

    Kritik Gubernur DKI, PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 279
    • 0Komentar

    Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, mengkritik langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang ingin memangkas trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, guna mengatasi kemacetan parah di lokasi tersebut. Bun Joi Phiau mengakui, bahwa kemacetan yang terjadi di sepanjang ruas jalan TB Simatupang memang sudah parah. Pemprov DKI […]

  • Dukung Teknologi Nasional, Presiden Prabowo Kunjungi Pameran Inovasi di KSTI 2025

    Dukung Teknologi Nasional, Presiden Prabowo Kunjungi Pameran Inovasi di KSTI 2025

    • calendar_month Minggu, 10 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Presiden Prabowo Subianto mengawali kegiatannya di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2025 dengan mengunjungi sejumlah pameran inovasi teknologi unggulan nasional di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 7 Agustus 2025. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau pameran yang menampilkan berbagai capaian dan terobosan di […]

  • Ilustrasi Tenaga Kerja

    Era Baru Pendidikan Tinggi: Kurikulum Disesuaikan dengan Kebutuhan Industri dan Green Jobs

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • account_circle Faqih Haq
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kolaborasi strategis untuk memperkuat sinergi antara pendidikan tinggi dan dunia kerja nasional. Melalui pertemuan antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Jakarta, Selasa (21/10), kedua kementerian sepakat mengintegrasikan perencanaan pendidikan dan ketenagakerjaan melalui pendekatan […]

  • Kejar-Kejaran, DPR Mau Gas & Kebut Revisi UU Haji

    Kejar-Kejaran, DPR Mau Gas & Kebut Revisi UU Haji

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, berharap revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat segera diselesaikan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Menurutnya, percepatan ini penting mengingat tahapan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 sudah mulai berjalan sejak tahun ini. “Revisi Undang-Undang Haji ini harus segera tuntas, karena waktunya berkejaran dengan siklus persiapan haji […]

expand_less