Kritik Gubernur DKI, PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, mengkritik langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang ingin memangkas trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, guna mengatasi kemacetan parah di lokasi tersebut.

Bun Joi Phiau mengakui, bahwa kemacetan yang terjadi di sepanjang ruas jalan TB Simatupang memang sudah parah. Pemprov DKI pun diminta jangan sampai tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan untuk mengatasinya.

“Kemacetan yang terjadi di sana harus dikaji terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang jadi sumber permasalahannya. Sehingga, Pemprov DKI dapat menerapkan solusi yang tepat terhadap kendala yang ditemukan nantinya,” katanya, pada Selasa (26/8).

Menurutnya, solusi terhadap galian di beberapa titik itu adalah manajemen proyek yang lebih baik lagi, alih-alih melakukan pengalihfungsian trotoar yang ikut merugikan pejalan kaki.

“Memang sedang ada banyak proyek galian yang sedang dilakukan di Jalan TB Simatupang itu. Sewaktu-waktu, galian-galian tersebut juga menimbulkan penumpukkan kendaraan di beberapa titik dan akhirnya mengakibatkan kemacetan,” ucapnya.

“Jika benar demikian, maka solusinya bukanlah pengalihfungsian trotoar untuk digunakan oleh kendaraan bermotor. Apalagi, hal itu juga akan merugikan para pejalan kaki yang ruang geraknya akan menjadi semakin terbatas nantinya,” sambung dia.

Menurut dia, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas galian-galian tersebut, harus melakukan manajemen proyek yang lebih baik lagi agar mampu mengatasi kemacetan yang saat ini dikeluhkan masyarakat.

“Para kontraktor perlu berpikir bagaimana caranya proyek-proyek tersebut bisa dilaksanakan pada jam-jam sepi yang merupakan waktu ideal untuk melakukan itu. Selanjutnya, bagaimana proyek-proyek tersebut juga bisa berjalan dengan cepat dan tidak berlarut,” jelasnya.

Bun juga menilai, opsi Ganjil-Genap belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan di Jalan TB Simatupang, terlebih jika berkaca dari kemacetan di ruas-ruas jalanan lainnya yang tetap terjadi setelah kebijakan tersebut diterapkan di sana.

Lantas, kata dia, usulan tersebut harus dikaji lebih dalam lagi perihal apakah masalah kemacetan di jalan TB Simatupang bisa diselesaikan dengan kebijakan ganjil-genap.

Terlebih, sudah dilihat contohnya bahwa penerapan kebijakan tersebut di beberapa ruas seperti Sudirman-Thamrin dan Rasuna Said tidak berhasil mengatasi kemacetan.

“Kita bisa menyaksikan penumpukan kendaraan dalam jumlah besar tetap terjadi, terutama pada jam-jam sibuk. Jangan sampai Pemprov DKI di sini mengambil langkah yang reaktif,” tutupnya.