Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Kritik Gubernur DKI, PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang

Kritik Gubernur DKI, PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang

  • account_circle Orbitnews Co
  • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
  • visibility 282
  • comment 0 komentar

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, mengkritik langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang ingin memangkas trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, guna mengatasi kemacetan parah di lokasi tersebut.

Bun Joi Phiau mengakui, bahwa kemacetan yang terjadi di sepanjang ruas jalan TB Simatupang memang sudah parah. Pemprov DKI pun diminta jangan sampai tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan untuk mengatasinya.

“Kemacetan yang terjadi di sana harus dikaji terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang jadi sumber permasalahannya. Sehingga, Pemprov DKI dapat menerapkan solusi yang tepat terhadap kendala yang ditemukan nantinya,” katanya, pada Selasa (26/8).

Menurutnya, solusi terhadap galian di beberapa titik itu adalah manajemen proyek yang lebih baik lagi, alih-alih melakukan pengalihfungsian trotoar yang ikut merugikan pejalan kaki.

“Memang sedang ada banyak proyek galian yang sedang dilakukan di Jalan TB Simatupang itu. Sewaktu-waktu, galian-galian tersebut juga menimbulkan penumpukkan kendaraan di beberapa titik dan akhirnya mengakibatkan kemacetan,” ucapnya.

“Jika benar demikian, maka solusinya bukanlah pengalihfungsian trotoar untuk digunakan oleh kendaraan bermotor. Apalagi, hal itu juga akan merugikan para pejalan kaki yang ruang geraknya akan menjadi semakin terbatas nantinya,” sambung dia.

Menurut dia, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas galian-galian tersebut, harus melakukan manajemen proyek yang lebih baik lagi agar mampu mengatasi kemacetan yang saat ini dikeluhkan masyarakat.

“Para kontraktor perlu berpikir bagaimana caranya proyek-proyek tersebut bisa dilaksanakan pada jam-jam sepi yang merupakan waktu ideal untuk melakukan itu. Selanjutnya, bagaimana proyek-proyek tersebut juga bisa berjalan dengan cepat dan tidak berlarut,” jelasnya.

Bun juga menilai, opsi Ganjil-Genap belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan di Jalan TB Simatupang, terlebih jika berkaca dari kemacetan di ruas-ruas jalanan lainnya yang tetap terjadi setelah kebijakan tersebut diterapkan di sana.

Lantas, kata dia, usulan tersebut harus dikaji lebih dalam lagi perihal apakah masalah kemacetan di jalan TB Simatupang bisa diselesaikan dengan kebijakan ganjil-genap.

Terlebih, sudah dilihat contohnya bahwa penerapan kebijakan tersebut di beberapa ruas seperti Sudirman-Thamrin dan Rasuna Said tidak berhasil mengatasi kemacetan.

“Kita bisa menyaksikan penumpukan kendaraan dalam jumlah besar tetap terjadi, terutama pada jam-jam sibuk. Jangan sampai Pemprov DKI di sini mengambil langkah yang reaktif,” tutupnya.

  • Penulis: Orbitnews Co

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Meriah & Seru, Wapres Gibran Lomba-Lomba HUT RI ke-80 di Kantornya

    Meriah & Seru, Wapres Gibran Lomba-Lomba HUT RI ke-80 di Kantornya

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menyelenggarakan kegiatan berbagai perlombaan permainan tradisional. Kegiatan bertajuk “Setwapres Merdeka” ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang digelar di Lapangan Parkir Setwapres, Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta, pada Rabu (13/8/2025) ini berlangsung meriah dan penuh kehangatan. Acara dimulai dengan senam pagi bersama sebagai pemanasan […]

  • Vadel Badjideh

    Vadel Badjideh Divonis 9 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Hakim yang Memberatkan

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan kepada Vadel Badjideh dalam kasus persetubuhan dan aborsi terhadap putri Nikita Mirzani, Rabu (2/10/2025). Dalam sidang putusan, hakim menguraikan sejumlah pertimbangan yang memberatkan hukuman Vadel. Salah satunya adalah perbuatannya yang dinilai tidak hanya melanggar norma agama, […]

  • Politikus PSI Bestari Barus

    Politikus PSI Beberkan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode Sejak Pilpres 2024

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 169
    • 0Komentar

    Ketua Bidang Politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, mengungkapkan penjelasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait instruksi dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama dua periode. Jokowi menegaskan bahwa pernyataan itu adalah statement lama saat kampanye Pilpres 2024. Bestari menyampaikan hal tersebut usai bertemu langsung dengan Jokowi di Seminyak, Bali, pada Rabu […]

  • Yusril Ihza Mahendra

    Menko Yusril: Pemerintah Netral, Tak Akan Campuri Konflik Internal PPP

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah bersikap netral dalam menyikapi dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai mana pun,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (29/9/2025). Menurutnya, pemerintah […]

  • Ilustrasi Haji

    Prabowo Minta Biaya Haji Turun dan Waktu Tunggu Dipangkas

    • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
    • account_circle Faqih Haq
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan biaya haji dan mempercepat waktu tunggu keberangkatan jamaah Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi penyelenggaraan ibadah haji nasional. Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo meminta Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan […]

  • Ilustrasi Ekspor Impor

    Pemerintah Kaji Aturan Impor Scrap Besi Usai Kasus Cemaran Radioaktif Cs-137

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Pemerintah tengah mengkaji kebijakan impor scrap besi, termasuk kemungkinan memasukkan komoditas tersebut ke dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq. “Kemarin mengemuka dari para anggota Satgas untuk merumuskan lagi kebijakan tentang importasi scrap. Tapi itu tidak gegabah, kita harus diskusi dengan para pihak untuk […]

expand_less