Pemerintah Tekan Potensi Kebocoran Rp5 Triliun dalam Pengadaan Haji
- account_circle Orbitnews Co
- calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
- visibility 38
- comment 0 komentar
Ilustrasi Haji
Pemerintah berupaya memperketat pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan haji yang selama ini diperkirakan rawan kebocoran anggaran hingga 20–30 persen dari total Rp17 triliun.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan kebocoran tersebut menjadi salah satu penyebab mahalnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Untuk itu, pemerintah melibatkan Kejaksaan Agung dalam mengawal setiap tahapan pengadaan.
“Perintah Presiden begitu. Ini masih satu tahapan, makanya kami sangat membutuhkan bantuan dari Kejaksaan Agung. Tadi Prof Reda (Jamintel) dan tim sudah menyatakan akan fokus membantu,” ujar Dahnil di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, struktur biaya haji senilai Rp17 triliun terbagi dalam 10 proses pengadaan utama, dengan pos terbesar berasal dari transportasi udara, layanan syarikah, katering, dan akomodasi jamaah di Arab Saudi.
“Dari 17 triliun total biaya penyelenggaraan haji untuk memberangkatkan 203 ribu orang, kebocoran 20 sampai 30 persen berarti hampir Rp5 triliun. Itu yang kami ingin tekan semaksimal mungkin, kalau bisa nol kebocoran,” jelasnya.
Salah satu contoh efisiensi yang berhasil dilakukan adalah pada layanan syarikah. Tahun lalu, biayanya mencapai 2.300 riyal per orang. Namun tahun ini, setelah melalui proses lelang terbuka, biaya turun menjadi 2.100 riyal.
“Pemotongan biaya syarikah ini sudah menghemat hampir Rp180 miliar. Itu tanpa pungli, tanpa manipulasi. Ini contoh konkret bahwa efisiensi bisa dilakukan jika tata kelola diperbaiki,” tegas Dahnil.
Ia menambahkan, upaya efisiensi diharapkan dapat menurunkan BPIH, meski tantangan tetap besar karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar.
“Kalau dari sisi finansial, menekan BPIH itu sulit karena dolar naik. Tahun ini patokan kita sudah Rp16.500, sementara tahun lalu masih Rp16.000. Tapi bila kebocoran bisa ditekan, upaya menurunkan BPIH akan jauh lebih realistis,” katanya.
Dahnil menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah memperbaiki tata kelola haji, khususnya aspek transparansi dalam pengadaan.
“Kami ingin memastikan BPIH turun, sesuai arahan Presiden. Dan di situlah kami memohon peran aktif Kejaksaan Agung,” pungkasnya.
- Penulis: Orbitnews Co
Saat ini belum ada komentar