Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Pemerintah Pastikan 82,9 Juta Warga Terima Makan Bergizi Gratis Mulai Maret 2026

Pemerintah Pastikan 82,9 Juta Warga Terima Makan Bergizi Gratis Mulai Maret 2026

  • account_circle Faqih Haq
  • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
  • visibility 19
  • comment 0 komentar

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal terealisasi pada Maret 2026.

Menurutnya, target tersebut dapat tercapai setelah Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG diterbitkan dalam waktu dekat.

“Diperkirakan tahun 2026, Maret, kita sudah bisa mencapai 82,9 juta (penerima) dengan risiko, dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun,” kata Zulhas di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Zulhas menjelaskan, pemerintah terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap tata kelola MBG. Ia memastikan bahwa tidak ada lagi seorang anak yang akan menjadi korban dari kelalaian penyediaan makanan bergizi gratis.

Lebih lanjut, Zulhas mengungkapkan dirinya telah mendapat penugasan untuk menjadi ketua tim koordinasi antarinstansi, baik di pemerintah pusat maupun daerah, guna memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan MBG akan diperketat hingga tingkat desa.

“Pengawasan tentu nanti sampai ke desa, itu di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, ada gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai desa. Itu pengawasan, sehingga nanti puskesmas, dinas kesehatan bisa secara rutin melakukan evaluasi dipimpin langsung nanti sama pelaksana harian, Bu Nanik (Wakil Kepala BGN),” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa penyusunan Perpres Tata Kelola MBG sudah rampung.

Dalam aturan tersebut, pemerintah juga menegaskan adanya sanksi tegas bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar operasional prosedur (SOP), meskipun sanksi tersebut saat ini sudah diberlakukan.

“Sanksi tersebut berupa administratif termasuk penghentian operasional bagi SPPG yang terbukti melanggar SOP dan ketentuan,” ujar Dadan.

Dengan selesainya penyusunan perpres dan penguatan pengawasan lintas lembaga, pemerintah optimistis program Makan Bergizi Gratis akan berjalan efektif dan menjangkau seluruh penerima manfaat di seluruh Indonesia pada 2026 mendatang.

  • Penulis: Faqih Haq

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Didampingi Gibran, Prabowo Senang Koordinasi Antar Menteri Efektif

    Didampingi Gibran, Prabowo Senang Koordinasi Antar Menteri Efektif

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Presiden Prabowo Subianto menilai koordinasi antarmenteri selama 10 bulan di awal pemerintahan Kabinet Merah Putih berlangsung efektif. Sehingga berbagai target dan renacana strategis dapat tercapai. “Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi-strategi yang sudah saya canangkan, ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang […]

  • Ilustrasi rapat paripurna dpr

    DPR Sahkan UU Baru, Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan ini menetapkan perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). “Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi […]

  • Ilustrasi Haji

    Prabowo Minta Biaya Haji Turun dan Waktu Tunggu Dipangkas

    • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
    • account_circle Faqih Haq
    • visibility 20
    • 0Komentar

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan biaya haji dan mempercepat waktu tunggu keberangkatan jamaah Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi penyelenggaraan ibadah haji nasional. Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo meminta Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan […]

  • Gibran Ungkap Isi Pertemuan Empat Mata Dengan Dasco

    Gibran Ungkap Isi Pertemuan Empat Mata Dengan Dasco

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 33
    • 0Komentar

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menanggapi pertanyaan awak media terkait pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang berlangsung beberapa minggu lalu. Pertemuan berlangsung dalam suasana santai dibarengi dengan makan siang bersama. Dalam kesempatan itu, keduanya membahas sinergi pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto agar berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Membicarakan […]

  • Ilustrasi Baznas

    Baznas Hadirkan Label Taat Zakat untuk Perusahaan, Ini Alasannya

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI memperkenalkan label Taat Zakat sebagai apresiasi bagi perusahaan yang menunaikan zakat. Label ini diharapkan mampu memperkuat reputasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Label Taat Zakat diperkenalkan dalam kegiatan Baznas Fundraising Forum yang digelar di Jakarta, Selasa (30/9), dengan diikuti 100 mitra zakat perusahaan, regulator, asosiasi, hingga praktisi zakat. […]

  • PSI NTT Perjuangkan Listrik untuk Dusun Ufa: “Ini Soal Keadilan Akses”

    PSI NTT Perjuangkan Listrik untuk Dusun Ufa: “Ini Soal Keadilan Akses”

    • calendar_month Selasa, 12 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Simson Polin, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dari daerah-daerah tertinggal. Pada hari ini, Simson mendatangi langsung Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTT (PLN UIW NTT) di Kupang, membawa dokumen resmi usulan pemasangan jaringan listrik untuk Dusun Ufa, Desa Batefalu, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote […]

expand_less