Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Terungkap Harga Asli Pertalite, Solar dan LPG 3 Kg Jika Tanpa Subsidi

Terungkap Harga Asli Pertalite, Solar dan LPG 3 Kg Jika Tanpa Subsidi

  • account_circle Orbitnews Co
  • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
  • visibility 183
  • comment 0 komentar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merinci harga asli sejumlah barang subsidi, mulai dari Pertalite, solar, hingga LPG 3 kilogram (kg). Selisih harga keekonomian dengan harga jual ke masyarakat selama ini ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.

Ada delapan jenis barang energi dan nonenergi yang sebagian harganya ditanggung pemerintah.

  • Solar: Harga asli Rp11.950 per liter, dijual Rp6.800. Subsidi Rp5.150 per liter (43%), dengan nilai Rp89,7 triliun pada APBN 2024 untuk lebih dari 4 juta kendaraan.

 

  • Pertalite: Harga seharusnya Rp11.700 per liter, dijual Rp10.000. Subsidi Rp1.700 per liter (15%), total Rp56,1 triliun, dinikmati 157,4 juta kendaraan.

 

  • Minyak tanah: Harga Rp11.150 per liter, dijual Rp2.500. Subsidi Rp8.650 (78%), dengan anggaran Rp4,5 triliun untuk 1,8 juta rumah tangga.

 

  • LPG 3 Kg: Harga asli Rp42.750 per tabung, dijual Rp12.750. Subsidi Rp30.000 (70%), dengan anggaran Rp80,2 triliun untuk 41,5 juta pelanggan.

 

  • Listrik rumah tangga 900 VA bersubsidi: Dari Rp1.800 per kWh menjadi Rp600. Pemerintah menanggung Rp1.200 per kWh (67%) untuk 40,3 juta pelanggan.

 

  • Listrik rumah tangga 900 VA nonsubsidi: Mendapat kompensasi Rp400 per kWh (22%), sehingga tarif turun jadi Rp1.400 per kWh, untuk 50,6 juta pelanggan. Nilai subsidi listrik total Rp156,4 triliun.

 

  • Pupuk urea: Harga asli Rp5.558 per kg, dijual Rp2.250. Subsidi Rp3.308 per kg (59%).

 

  • Pupuk NPK: Harga asli Rp10.791 per kg, dijual Rp2.300. Subsidi Rp8.491 per kg (78%). Nilai subsidi pupuk Rp47,4 triliun untuk 7,3 juta ton.

 

“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tegas Purbaya.

  • Penulis: Orbitnews Co

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Muktamar PPP

    Dualisme PPP: Aksi Saling Klaim Agus Suparmanto dan Mardiono Jadi Ketum

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih versi Muktamar X, Agus Suparmanto, menyatakan akan segera mendaftarkan kepengurusan partai ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Agus mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 dalam Muktamar X PPP yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, pada Sabtu (27/9/2025). “Ya, kami akan lakukan segera mendaftaran ke Kumham ya, […]

  • Supratman Andi Agtas

    Menkum Supratman: Indonesia Siap Perjuangkan Tata Kelola Royalti Global di WIPO

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • account_circle Faqih Haq
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengumumkan kabar penting dari dunia hukum internasional. Proposal Indonesia tentang instrumen hukum global untuk tata kelola royalti digital resmi diterima untuk dibahas di forum Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Dokumen dengan kode SCCR/47/6 itu akan menjadi agenda pembahasan utama dalam Komite Tetap Hak Cipta dan Hak Terkait (Standing Committee […]

  • PKB Desak Pemerintah Perbaiki Coretax dan CRM Demi Capai Target Pajak 2026

    PKB Desak Pemerintah Perbaiki Coretax dan CRM Demi Capai Target Pajak 2026

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna Juwita Sari menegaskan bahwa pemerintah harus segera memperbaiki sistem Coretax dan Compliance Risk Management (CRM) demi mewujudkan target rasio penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 12,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp2.692,1 triliun, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Jika perbaikan tidak dilakukan segera, […]

  • Bendera Turki

    Lirik NTB, Investor Turki Ingin Bangun Gudang Raksasa Penyimpanan Jagung dan Gabah

    • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
    • account_circle Faqih Haq
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Investor asal Turki melirik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai lokasi pembangunan silo atau gudang penyimpanan komoditas pangan, khususnya jagung dan gabah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Aidy Furqon mengatakan bahwa proyek pembangunan gudang penyimpanan oleh investor asal Turki tersebut masih dalam tahap perencanaan. ‎”Nanti investor dari Turki, akan datang kemari sekitar bulan ini atau […]

  • Kaesang Pangarep Lantik Pengurus DPP

    Berikut Struktur DPP PSI Periode 2025–2030, Kaesang Bakal Evaluasi Tiap Tiga Bulan

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 183
    • 0Komentar

    Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep, melantik pengurus DPP PSI periode 2025 – 2030. Ia berharap, pengurus yang baru dilantik tidak saja membawa PSI lolos Senayan, tapi juga menjadi pemenang Pemilu 2029. “Saya berharap pelantikan ini menjadi langkah awal dalam melaksanakan kerja-kerja politik yang berpihak kepada rakyat dan mengantar PSI ke Senayan,” katanya saat memberi […]

  • PSI Soroti Minimnya Dukungan Pemprov DKI untuk KNPI

    PSI Soroti Minimnya Dukungan Pemprov DKI untuk KNPI

    • calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
    • account_circle Orbitnews Co
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti kurangnya dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap organisasi kepemudaan, termasuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak, menilai minimnya bantuan itu membuat organisasi kepemudaan kesulitan menjalankan program. “Beberapa kali juga saya dalam rapat-rapat Komisi C itu saya angkat persoalan ini. […]

expand_less